Asisten Pemerintahan dan Kesra Katingan Ikuti Focus Group Discussion Saber Pungli UPP Provinsi Kalimantan Tengah

Portal Katingan - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Katingan Edriyanto didampingi Wakapolres, Inspektur, Pabung 1015 Sampit dan Kajari menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Saber Pungli UPP Provinsi Kalimantan Tengah yang bertema Anti Pungutan Liar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Penandatanganan Pakta Integritas JPT Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Katingan. Rabu, 9 Februari 2022.

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran selaku Penanggung Jawab Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Kalimantan Tengah membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Pembukaan FGD diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran bersama Staf Ahli Gubernur, Asisten serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara simbolis.

FGD Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pencegahan terjadinya pungutan liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adapun tujuannya yaitu agar ada kesamaan persepsi dan tujuan terkait pemberantasan pungutan liar sesuai dengan rencana program kerja tahun 2022.

Dalam arahannya, Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud konkret dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pro aktif dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela baik itu pungli, maupun perbuatan melanggar hukum lainnya. 

Gubernur Kalteng meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi contoh yang baik, dalam upaya pemberantasan KKN, sehingga Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat melakukan hal yang sama bahkan membuat inovasi/terobosan dalam menciptakan Pelayanan Publik yang lebih akuntabel dan transparan.

Selanjutnya, seluruh jajaran agar selalu profesional melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dan jangan sampai ada terjadi kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Selain itu, agar kita semua selalu aktif dalam mengedepankan upaya pencegahan pemberantasan pungutan liar.

Diharapkan, melalui FGD ini dapat meningkatkan efektifitas pencegahan Pungli pada pelayanan publik di Prov. Kalteng bagi satuan kerja agar memperoleh predikat WBK/WBBM dan membangun kota bebas dari pungli di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022. FGD dihadiri oleh seluruh Staf Ahli Gubernur, Seluruh Asisten Setda, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (Suti / Foto : Suti/Rusmihing).