Bupati Katingan Hadiri Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Secara Virtual

Portal Katingan - Bupati Katingan, Saiful, didampingi Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Katingan menghadiri Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan secara virtual dan terpusat dari Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan secara virtual ini diikuti dari Ruang Rapat Bupati Katingan. Senin (21/7/2025)

Peluncuran nasional ini merupakan tonggak penting dalam penguatan kelembagaan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. Sebanyak 80.081 koperasi desa dan kelurahan resmi diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat kecil. “Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Tapi ketika disatukan, seperti lidi, menjadi kekuatan besar,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal politik, melainkan juga ekonomi. “Negara yang benar-benar merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti berbagai persoalan klasik yang dihadapi petani, mulai dari distribusi pupuk hingga permainan harga pasca panen. Ia mengungkapkan komitmennya untuk menindak tegas pelaku usaha besar yang merugikan petani, bahkan menyatakan siap menyerahkan pengelolaan penggilingan padi nakal kepada koperasi sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat.

Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, pejabat kementerian, pimpinan BUMN, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan keberanian untuk melakukan perubahan besar, gerakan koperasi diharapkan menjadi ujung tombak kebangkitan ekonomi desa dan kemandirian nasional.

Di Kabupaten Katingan sendiri, pemerintah daerah siap mendukung penuh keberadaan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.