MENPAN-RB Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Portal Katingan – Asisten III Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Evie Silvia Baboe mengikuti Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 secara daring melalui zoom dari Ruang Rapat Kerja Wakil Bupati Katingan, Senin (13/3/2023).

Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI, Abdullah Azwar Anas dan sekaligus meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, dan kepala daerah serta perwakilan kementerian/lembaga yang mengikuti secara daring serta luring.

Gubernur Jawa Timur mendorong agar inovasi terus dikembangkan. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam SPBE. Percepatan peningkatan produktivitas dan efektifitas kerja itu ternyata bisa dilakukan kalau ekosistemnya itu memungkinkan. Dia terbangun semangatnya, produktivitas bisa ditingkatkan, bisa dilakukan akselerasi," tandasnya.

Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, inovasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Presiden Jokowi selalu menyatakan, inovasi ini kunci untuk mengakselerasi pelayanan, kunci untuk memenangkan persaingan. Maka kalau instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemda tidak berinovasi, ya kita akan sulit memenuhi ekspektasi publik yang kian hari kian tinggi,” ucapnya.

MENPAN-RB menggarisbawahi bahwa inovasi baru tidak harus selalu dibarengi dengan aplikasi baru. Selama ini, banyak instansi pemerintah memproduksi aplikasi baru untuk mengiringi inovasi yang dihadirkan. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi untuk berbagai pelayanan publik. “Banyak instansi pemerintah membuat inovasi pelayanan untuk memudahkan warga, itu sesuatu hal yang bagus. Tapi tidak harus diiringi dengan membangun aplikasi baru. Jangan lagi satu inovasi, satu aplikasi, seharusnya inovasi membuat masyarakat semakin mudah tidak semakin ribet. Sehingga jangan lagi bila warga mau akses layanan A, maka masuk ke aplikasi A, otomatis bikin akun A dengan mengisi data yang cukup banyak. Mau akses layanan B, maka masuk ke aplikasi B, sehingga wajib bikin akun B dan isi data lagi. Begitu seterusnya. Rakyat bingung. Padahal jumlah layanan ini ribuan, dan saat ini ada puluhan ribu aplikasi layanan,” ujarnya.

MENPAN-RB berharap kedepannya perlu dilakukan pengintegrasian dan melakukan interoperabilitas. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Termasuk yang sedang dirintis dengan single sign on di Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, semua bisa lebih simpel. “Maka dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dievaluasi tiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, yang ditelaah bukan lagi setiap inovasi harus diiringi aplikasi, yang bisa mengintegrasikannya-lah yang bakal diperingkat lebih bagus, selain tentu inovasi itu harus berdampak optimal ke masyarakat,” lanjut Azwar Anas. Kegiatan KIPP ini sendiri telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2014 oleh Kementerian PAN-RB, dan telah menghasilkan 951 Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 22.925 inovasi telah tercatat dalam database Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK).