Pemkab Katingan Bahas Penyesuaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi Sesuai Arah ASTA CITA Nasional

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) pada Jumat (8/8/2025), bertempat di ruang rapat Bupati Katingan. Rapat dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Evie Silvia Baboe, didampingi Kepala Bagian Organisasi, Yosefa Jambang.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah penyesuaian penting terhadap penyusunan dokumen SAKIP dan RB, yang kini diarahkan untuk selaras dengan ASTA CITA—delapan misi pembangunan nasional yang menjadi kerangka kerja pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.

Evie Silvia Baboe menekankan bahwa perubahan format dan fokus dalam penyusunan SAKIP dan RB bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi merupakan refleksi dari pergeseran orientasi birokrasi menjadi lebih berdampak, adaptif, dan terintegrasi. “Kita tidak hanya bicara laporan atau dokumen, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah bisa menyelaraskan program kerja dan indikator kinerjanya dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan,” jelas Evie.

Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman teknis di level perangkat daerah agar tidak terjadi misinterpretasi dalam proses pelaporan dan perencanaan. Menurutnya, peran Bagian Organisasi sangat strategis dalam memandu perangkat daerah untuk mengimplementasikan perubahan tersebut secara bertahap namun konsisten.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Yosefa Jambang, menyampaikan bahwa beberapa komponen penilaian dalam SAKIP dan RB kini lebih menekankan pada hasil (outcome), bukan sekadar output. Ia juga menyebutkan adanya penyederhanaan indikator, namun dengan tuntutan integrasi yang lebih kuat terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran.

“Evaluasi SAKIP dan RB sekarang bukan hanya menilai apa yang kita kerjakan, tapi apakah itu benar-benar menjawab masalah dan memberi manfaat ke masyarakat. Jadi orientasi dampaknya jauh lebih ditekankan,” ujar Yosefa.

Rapat ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah, khususnya pejabat fungsional dan pelaksana teknis yang menangani penyusunan SAKIP dan dokumen reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja. Pemkab Katingan menargetkan seluruh perangkat daerah dapat menyelesaikan penyesuaian ini sebelum evaluasi kinerja oleh instansi pengawasan eksternal dilaksanakan.

Dengan adanya penyesuaian ini, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mendorong kinerja birokrasi yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil.