Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Harian

Portal Katingan - Kepala Bidang Perdagangan DKUKMP Kabupaten Katingan didampingi Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Katingan serta perwakilan dari OPD Kabupaten Katingan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara virtual bersama Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Aula Media Center Diskominfopersantik Kabupaten Katingan. Senin (24/7/2023)

Suhanjar Diantoro dalam arahannya mengatakan sampai dengan minggu ini, kenaikan cabai merah ada di enam provinsi, sedangkan di minggu lalu ada di sembilan provinsi begitu juga dengan harga daging sapi yang pada minggu lalu terjadi kenaikan di delapan provinsi, sedangkan di minggu ini pada enam provinsi, itu artinya dua komoditas itu mengalami kemajuan.

Lebih lanjut ia menambahkan, beberapa komoditas lainnya mengalami harga stabil, dan sebagian lainnya mengalami kenaikan harga bawang putih di minggu ini mengalami kenaikan harga dibanding minggu – minggu sebelumnya.

Menurut Sekjen, inflasi adalah menjaga kestabilan harga jual dan menguntungkan petani, tetapi harga beli juga mampu ditopang oleh daya beli konsumen. Jika harganya terlalu rendah, petani harga beli juga mampu ditopang oleh kemampuan daya beli konsumen jika harganya terlalu rendah, petani tidak akan dapat keuntungan, namun jika terlalu tinggi pembeli/rakyat tidak bisa membelinya sehingga kita harus menjaga dan menstabilkan harganya sebutnya

Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Widiarso Putranto menyampaikan komoditas utama andil inflasi Juni 2023 yakni beras (0,2%), rokok kretek filter (0,4%) daging ayam ras (0,09%), bawang putih (0,07%),sewa rumah (0,05%), kontrak rumah (0,05%), emas perhiasan (0,05%), bawang merah (0,04%), rokok putih (0,04%), ikan segar (0,04%), dan telur ayam ras (0,02%) Inflasi beras, daging ayam ras, bawang putih, dan telur ayam ras yang relatif tinggi mayoritas terjadi di kota – kota di luar Pulau Jawa. Sedangkan Inflasi tinggi untuk bawang merah terdapat di beberapa kota di pulau Jawa.

Ia menyebutkan 10 kabupaten/kota dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi yaitu Kabupaten Bengkalis (Riau), kota Banjar Baru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Sukamara (Kalimantan Tenggah), Kabupaten Sukamara (Kalimantan Tenggah), Kabupaten Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Belitung Timur (Kepualauan Bangka Belitung), Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan), Kabupaten Pesawaran (Lampung), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Lawu (Sulawesi Selatan).

Sedangkan 10 Kabupaten/Kota dengan Kenaikan IPH di luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara), Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tenggah), Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara), Kabupaten Barito Timur (Kalimantan Tenggah), Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tenggah), dan Kabupaten Tomohon (Sulawesi Utara).