WABUP KATINGAN HADIRI RAKOR TEPRA TRIWULAN II 2025: DORONG PENGUATAN TATA KELOLA ANGGARAN DAN KOMITMEN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

Portal Katingan - Wakil Bupati Katingan, Firdaus, turut menghadiri Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini melibatkan seluruh pimpinan daerah dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo.

Rakor tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh tingkatan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai langkah strategis dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Dalam sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menekankan bahwa pelaksanaan rakor ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum evaluatif yang sangat penting dalam memperkuat akuntabilitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

“Rapat koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi objektif, membangun solusi, dan menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran,” tegasnya.

Wakil Gubernur H. Edy Pratowo juga menegaskan bahwa kinerja anggaran tidak boleh hanya dinilai dari capaian angka realisasi. Menurutnya, kualitas belanja yang berdampak nyata pada masyarakat harus menjadi ukuran utama.

“Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD untuk lebih serius, cepat, dan cermat dalam mengelola anggaran, serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa rapat koordinasi semacam ini harus menjadi ajang refleksi dan koreksi kinerja bagi seluruh perangkat daerah, guna memastikan pembangunan daerah berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu isu krusial yang disoroti adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Gubernur mengungkapkan keprihatinannya atas masih banyaknya kendaraan dinas berpelat merah yang menunggak pajak di sejumlah kabupaten/kota.

“Hal ini tentu menjadi ironi. Pemerintah daerah semestinya memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan,” tegasnya.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan segera membentuk Tim Terpadu yang akan bertugas menertibkan dan mengintensifkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, dan pajak air permukaan. Tim ini akan berada di bawah koordinasi langsung Gubernur Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, Edy Pratowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyukseskan berbagai program strategis daerah, seperti cetak sawah untuk ketahanan pangan, pengembangan koperasi Merah Putih, serta pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.

“Saya minta agar seluruh pelaksanaan program tidak hanya bersifat seremonial semata, tetapi benar-benar berbasis pada data dan kebutuhan konkret masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari target serapan anggaran, tetapi dari seberapa jauh program-program tersebut menjawab persoalan masyarakat secara langsung di lapangan.

Melalui Rakor TEPRA Triwulan II ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap adanya peningkatan koordinasi lintas sektor, disiplin dalam pelaksanaan anggaran, dan penguatan komitmen dari seluruh pemangku kebijakan dalam merealisasikan program prioritas pembangunan.

Wakil Bupati Katingan, Firdaus, dalam kesempatan itu menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan tata kelola anggaran. Ia menilai bahwa forum seperti ini penting sebagai sarana konsolidasi lintas wilayah, sekaligus sebagai acuan dalam membenahi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah.

“Kami di Kabupaten Katingan siap berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Firdaus usai rapat.

Dengan terlaksananya Rakor TEPRA ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap seluruh jajaran pemerintahan semakin termotivasi untuk bekerja secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah, maju, dan sejahtera.