BUPATI KATINGAN DORONG SKEMA PEMBIAYAAN APBN–DAK UNTUK MENJAGA LAJU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Portal Katingan – Bupati Katingan, Saiful, mengikuti rangkaian kunjungan kerja Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026), serta ke Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah advokasi pemerintah daerah dalam merespons pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara optimal.

Dalam agenda tersebut, Pemkab Katingan mendorong agar program prioritas di bidang pekerjaan umum, perumahan, serta kawasan permukiman dapat memperoleh dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk periode Tahun Anggaran 2027–2030. Dorongan ini penting guna memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik, penurunan ketimpangan wilayah, serta peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

Bupati Saiful hadir didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, beserta jajaran pendamping teknis. Kehadiran perangkat daerah teknis dimaksudkan untuk memastikan usulan yang disampaikan berbasis kebutuhan riil lapangan, kesiapan perencanaan, serta kelengkapan dokumen program agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Pertemuan tersebut diarahkan pada penguatan sinkronisasi perencanaan pusat–daerah, mulai dari penajaman daftar kegiatan prioritas, kesiapan lahan, hingga skema pendanaan multi-years. Pemkab Katingan menekankan pentingnya dukungan program yang berkelanjutan untuk sektor air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan infrastruktur pendukung layanan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi dengan DPR RI dan Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap adanya afirmasi kebijakan serta dukungan program yang lebih adaptif terhadap keterbatasan fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan infrastruktur di daerah, sekaligus memastikan target peningkatan kualitas permukiman dan layanan dasar masyarakat tetap tercapai dalam jangka menengah.