Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • PORTAL KATINGAN
blog-img-10

Posted by : RinaPKP

BUPATI KATINGAN HADIRI RAKOR OPTIMALISASI PAD SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2025

Portal Katingan – Bupati Katingan, Saiful, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Selasa (21/10/2025).

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan diikuti oleh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, perangkat daerah, serta para investor dan pelaku usaha di sektor pertambangan.

Bupati Katingan Saiful hadir bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Katingan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kabag Ekonomi dan SDA Setda Katingan (Eksda) dan perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pertambangan dalam memperkuat kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ia menekankan agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah berkomitmen menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, antara lain dengan membeli bahan bakar minyak (BBM) melalui mekanisme Wajib Pungut Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal yang profesional, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga diminta untuk menggunakan kendaraan berpelat KH, memanfaatkan material galian C dari tambang yang memiliki izin resmi, membuka rekening dan melakukan seluruh transaksi keuangan melalui Bank Kalteng, serta melaporkan data dan membayar pajak atas alat berat dan air permukaan yang digunakan. Laporan kewajiban tersebut diharapkan dapat disampaikan secara berkala kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Gubernur menegaskan bahwa optimalisasi sektor pertambangan bukan hanya sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga merupakan komitmen moral dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Berkah, dan Bermartabat.

“Melalui sinergi, integritas, disiplin kepatuhan, serta keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan, kita bertekad memperkuat fondasi daerah menuju kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah dalam arahannya.

Usai rapat, Bupati Katingan Saiful menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kami di Kabupaten Katingan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan Gubernur, terutama dalam hal peningkatan PAD dari sektor pertambangan. Optimalisasi pendapatan bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana kita memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah,” ujar Saiful.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya peran koordinasi antarinstansi agar setiap kebijakan terkait perizinan, pengawasan, dan pelaporan dapat berjalan konsisten serta mendukung transparansi pengelolaan sumber daya alam.

“Kami akan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, baik dengan Bapenda, DLH, maupun Dinas PUPR, untuk memastikan seluruh perusahaan di wilayah Katingan mematuhi regulasi dan berkontribusi terhadap PAD secara optimal,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan yang transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi aktif Bupati Katingan Saiful dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mendukung arah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus memastikan potensi sumber daya alam daerah dapat dikelola secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah.