Hadapi Tantangan Anggaran 2026, Wagub Kalteng Minta Daerah Fokus Efisiensi dan Gali PAD Baru

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kepala Bappedalitbang, Jonianto, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025. Rapat yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (3/11/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan Wagub Edy Pratowo, disampaikan bahwa Rakordalev memiliki arti strategis sebagai forum untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah hingga triwulan ketiga tahun 2025, sekaligus menilai kesesuaian hasil dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Tahun 2025 memang penuh tantangan, khususnya dengan adanya efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat ke daerah yang tentu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujar Wagub.

Dalam arahannya, Wagub menegaskan pentingnya agar seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus melaksanakan program-program prioritas nasional dan daerah, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan mulai efektif dijalankan pada tahun 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Edy Pratowo mengingatkan bahwa seluruh pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah strategis menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Efisiensi anggaran perlu dilakukan terutama pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana-prasarana kantor.

Selain efisiensi, Wagub juga mendorong daerah untuk menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. “Daerah harus berinovasi dalam meningkatkan PAD, misalnya melalui pajak alat berat, pajak restoran, maupun pajak air tanah,” jelasnya. Ia menambahkan, peran sektor swasta juga harus terus dihidupkan melalui kemudahan berusaha, serta mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menjaga keberlanjutan fiskal.

Wagub mengingatkan pentingnya sinergi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan program prioritas nasional yang sedang dan akan dilaksanakan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Indonesia Pintar.

“Sinergi dengan agenda nasional akan memperkuat efektivitas pembangunan daerah. Kita harus bergerak seirama agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata,” tegasnya.

Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian utama, dengan dorongan pada inovasi, kreativitas, dan percepatan penyerapan anggaran yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. Wagub juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, mengingat tingkat penyerapan anggaran daerah masih tergolong rendah.

“Penyerapan anggaran kita perlu percepatan, namun harus tetap menjaga kualitas serta akuntabilitas agar hasil pembangunan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Edy Pratowo juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk rutin melaporkan capaian realisasi anggaran dan kinerja indikator RPJMD maupun RKPD setiap triwulan. Ia menekankan pentingnya evaluasi hasil program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran pada periode berikutnya.

Pemerintah Provinsi juga mendorong pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Katingan, Barito Utara, Pulang Pisau, Lamandau, dan Seruyan. Tim ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memulihkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Evaluasi terhadap setiap program harus menjadi bahan masukan berharga bagi perencanaan pembangunan berikutnya, agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta Rakordalev, termasuk perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Hasil dari Rakordalev Triwulan III Tahun 2025 ini akan menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan pelaksanaan program akhir tahun 2025, persiapan anggaran dan pelaksanaan tahun 2026, serta masukan penting dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Dengan demikian, diharapkan terwujud konsistensi antara rencana pembangunan yang tertuang dalam RKPD dengan pelaksanaan nyata di lapangan.