Pemkab Katingan Ikuti Perancangan One Local Government One Zona Integritas

Portal Katingan - Penjabat Bupati Katingan Saiful, S.Pd., M.Si menghadiri kegiatan One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI) di Hotel Bahalap Palangka Raya, Rabu (4/10/2023).

Kegiatan OLGOZI diselenggarakan oleh Kementrian PANRB Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Guna mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai salah satu langkah strategis penguatan integritas dan pelayanan publik di tingkat Pemerintah Daerah, Kementrian PANRB akan merancang program strategis bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki unit atau satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).

Program ini menyasar pada unit kerja yang memiliki fungsi dalam rangka pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan berperan penting dalam mendukung perbaikan persepsi masyarakat terhadap integritas Instansi Pemerintah. Program ini disebut dengan program One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI). Perancangan ZI akan dilakukan serentak untuk wilayah Provinsi Kepulaan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah serta Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan ZI akan dilakukan oleh Menteri PANRB Azwar Anas bersama seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Pemerintah Kabupaten ikut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, adapun program OLGOZI ini akan dimulai dengan acara Pencanangan Serentak ZI Menuju WBK/WBBM. Fokus utama kegiatan ini ditujukan pada 3 (tiga) unit layanan yang berdampak langsung ke masyarakat, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Diharapkan pelaksanan program OLGOZI tersebut mampu menjadi salah satu solusi konkret untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun ZI dan mengawalnya hingga unit-unit kerja yang bersih dan akuntabel, memiliki pelayanan publik yang prima serta mampu menjadi stimulus bagi unit kerja lain, sehingga akan melahirkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di pemerintah daerah.