Pelatihan dan Input RKA pada Aplikasi SIMDA FMIS Tahun Anggaran 2022

Portal Katingan – Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang membuka secara resmi Pelatihan dan Input Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Aplikasi SIMDA FMIS Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Katingan. Acara yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan  bertempat di Aula Lt. I Bappelitbang Kabupaten Katingan. Juga hadir dalam kegiatan Kepala BPKAD Kabupaten dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Narasumber Kegiatan, seluruh OPD terkait se Kabupaten Katingan. Selasa (25/1/2022).

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang menyampaikan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah merubah paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah dan menuntut Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kegiatan Pembinaan Penganggaran, Penatausahaan dan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Menggunakan Aplikasi SIMDA Next Generation Tahun Anggaran 2022 yang difasilitasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini, kami yakini merupakan komitmen bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah dengan meningkatkan kompetensi, pengetahuan, pemahaman serta profesionalitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan dan kaidah Hukum yang berlaku sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," jelas Pransang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan  berharapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan Daerah ini kedepannya akan terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (Clean Goverment And Good Governance), dengan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan msyarakat terhadap Pemerintah, yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat.

"Saya berharap kegiatan ini diikuti dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta, sehingga sekembalinya saudara ke unit kerja masing-masing sudah memiliki kemampuan satu pemahaman, pencerahan berupa perubahan paradigma atau pola pikir atas masalah keuangan daerah yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan Kinerja," tegas Sekretaris Daerah Pransang.  (Bram / Foto : Suti Maria)