BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN IKUT RAKOR JAJARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Portal Katingan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan turut hadir dalam Rapat Koordinasi Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat Lt.III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Rabu (1/3/2023).

Rapat koordinasi Tahun 2023 yang mengangkat tema "Membangun Sinergitas dan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Kalimantan Tengah Dalam Menciptakan SDM Berkualitas Menyongsong Pemilu Tahun 2024" dibuka oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi ini diikuti oleh kurang lebih 85 orang peserta yang merupakan perwakilan masing-masing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah meliputi Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kasubbag Keuangan dan Pelaporan. Hadir dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan adalah Sekretaris Badan, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bersama Kasubbag Keuangan dan Pelaporan.

Adapun yang dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah mengenai pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan, penguatan iklan layanan pendidikan politik, pembentukan desk Pemilu/Pilkada Tahun 2024 untuk pemantauan, pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan mitra dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pembumian nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam mendukung Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024, pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan penguatan Forum Komunikasi Sosial Politik dalam rangka sukses Pemilu/Pilkada serentak Tahun 2024.

Dalam rapat ini juga dibahas mengenai perlunya koordinasi dari masing-masing Badan dengan Lembaga terkait untuk penilaian angka kredit bagi Jabatan Fungsional hasil penyetaraan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sehingga dapat membantu para analis kebijakan dalam memperoleh nilai angka kreditnya. Serta pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam rangka deteksi dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).