Bupati Katingan Terima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC)

Portal Katingan -  Bupati Katingan Sakariyas menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia, Selasa, (14/3/2023).

Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian kepada Pemerintah Kabupaten Katingan yang dalam hal ini diterima langsung Bupati Katingan Sakariyas bersama  22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia di ajang Nasional bergengsi yang digelar di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Tema yang diusung pada acara ini UHC sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Indonesia.

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mendukung penuh Program JKN yang juga merupakan Program Prioritas Negara.

“Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif untuk mendaftarkan masyarakat rentan, khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat miskin, Pemerintah daerah harus fokus meningkatkan pelayanan kesehatan terutama SDM, untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Indonesia,” terangnya.

Dalam laporan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.,Ph.D,AAK menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) oleh BPJS Kesehatan hampir memasuki usia 1 (satu) dekade.

“Kami bersyukur karena program JKN yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan menjadi salah satu program strategis yang mendukung Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, yakni meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dalam hal ini perlindungan sosial di bidang kesehatan,” ucapnya.

Penyelenggaraan Program JKN juga mendukung target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu target 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial atau Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial pada saat mengakses layanan kesehatan. “Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kab/Kota di Indonesia telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatan melalui skema Program JKN,” terangnya.

Lanjutnya, “Kami berharap Pemerintah Daerah yang telah mencapai Predikat UHC dapat terus mempertahankan predikat UHC yang diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat, serta bersama-sama memastikan peningkatan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan yang melayani peserta JKN sehingga perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.”

Kriteria yang diberikan penghargaan yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.