Kesbangpol Katingan Hadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD PKS) Se-Kalimantan Tengah Tahun 2024

Portal Katingan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Katingan turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD PKS) se-Kalimantan Tengah yang digelar ppada Kamis (07/11/2024). di Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam mencegah dan menangani potensi konflik sosial di wilayah Kalimantan Tengah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Roby didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik beserta Analis Kebijakan Ahli Pertama mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD PKS) Se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 bertempat di Meeting Room Best Western Batang Garing Hotel, Jl. RTA. Milono Km 1,5 Palangka Raya.

Menurut Roby melalui Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ini, dilakukan upaya dalam melakukan penyusunan RAD PKS yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar di dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penanganan secara cepat terhadap konflik sosial di daerah sebagai pencegahan dan guna menciptakan kondisi damai di masyarakat.

Kegiatan ini diisi dengan paparan narasumber dan dialog interaktif, meliputi Kebijakan POLDA dalam Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Tengah oleh Kabagbinops POLDA Kalimantan Tengah yang disampaikan AKBP Murtiyanto,  Implementasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) di Daerah oleh Kepala Dinas dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes dan Teknis Penyusunan Naskah Rencana Aksi Daerah dan Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Daerah sesuai Permendagri 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kemendagri diwakili Oleh Ketua Tim Subdit Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Analis Dampak Sosial.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memastikan stabilitas dan harmoni sosial di Kalimantan Tengah, khususnya di tahun politik. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Katingan, berkomitmen untuk terus menjalankan peran aktif dalam menjaga kedamaian di masyarakat. (Ade Wendy, S.I Kom).