Monitoring dan Evaluasi Tematik oleh KPK RI Atas Rencana Akasi MCP di Kabupaten Katingan

Portal Katingan - Monitoring dan Evaluasi Tematik KPK RI Atas Rencana Akasi MCP (Monitoring Center for Prevention) di Kabupaten Katingan yang dilaksanakan di Aula Bappedalitbang Lt.2. Rabu, 10 Mei 2023.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tematik KPK RI Atas Rencana Akasi MCP diawali dengan arahan Bupati Katingan Sakariyas, beliau mengucapkan selamat atas kedatangan dari Tim Moniv KPK RI di Kabupaten Katingan serta apresiasinya atas kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong progres atau tindak lanjut atas rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2023.

Dalam arahan Bupati Katingan menyampaikan "Pemerintah Kabupaten Katingan mendukung penuh program dari KPK dan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menjadi lebih memahami terkait pencegahan korupsi serta pengelolaan anggaran agar dapat terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme" ungkap Bupati Katingan.

Untuk diketahui pada tahun 2022 capaian MCP Kabupaten Katingan dengan target yang ditetapkan yaitu 80 dan dapat terealisasi mencapai 83, sehingga Pemerintah Kabupaten Katingan dengan pencapaiannya sekarang berkomitmen mendorong pelaksanaan MCP Tahun 2023 agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Saya selaku Bupati Katingan menyampaikan terima kasih kepada KPK melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Kami meminta bimbingan dan masukan dari Tim KPK sehingga didalam pelaksanaan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan program kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak berpotensi dari penyalahgunaan baik dari kebijakan maupun implementasi sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku" ungkap Bupati Katingan.

"Kepada Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan masukan dan segera menindaklanjuti arahan-arahan dari Tim Monev (Tim Monev KPK RI) untuk perbaikan kedepan" tambah Bupati Katingan.

Adapun yang menjadi fokus pemberantasan korupsi daerah 2023 yang di sampaikan oleh Tim Monev KPK RI melingkupi: Perencanaan dan Penganggaran; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; Pengawasan APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pajak; Manajemen BMD; serta Tata Kelola Desa. (YSM)