Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Ikuti Koordinasi Pemeriksaan LKKL Dan LKPD Tahun 2022 Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah di Lingkungan Auditorat Keuanham Negara (AKN) VI Secara Virtual

Portal Katingan - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan kegiatan Koordinasi Pemeriksaan LKKL Dan LKPD Tahun 2022 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah di Lingkungan Auditorat Keuanham Negara (AKN) VI yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang di ruang rapat Wakil Bupati Katingan. Rabu (29/3/2023)

Koordinasi Pemeriksaan LKKL Dan LKPD Tahun 2022 bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan BPK di lingkungan AKN VI dengan para Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Kepala Daerah tentang isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan tata Kelola keuangan pusat dan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi media untuk memberikan pemahaman kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah berkenaan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Anggota VI BPK Pius Lustrilanang menyampaikan, para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah di lingkungan AKN VI agar terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan, menerapkan teknonologi informasi dalam mengelola dan menyusun LKKL/LKPD dan mengelola mandatory spending secara akuntabel dan transparan serta menyampaikan capaian kinerjanya dalam CALK Tahun 2022.

Pius juga menekankan pentingnya mandatory spending dalam pengelolaan APBN dan APBD, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. "Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh Undang-Undang, berbertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Pada tahun 2022, untuk bidang Pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 542,83 Triliun atau 20% dari total APBN yang berjumlah Rp2.714,1 Triliun," ungkap Pius.

Selanjutnya, Pius juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat perkembangan yang menggembirakan dalam pencapaian opini LKKL dan LKPD. Laporan Keuangan Kemenkes, Kemdikbudristek dan Badan POM dalam tiga tahun terakhir telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hadir mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Inspektur Kabupaten Katingan dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. (YS)